Liputan Surabaya – Gresik, Polemik terkait pelayanan kesehatan kembali mencuat di RSUD Ibnu Sina. Kasus ini menyoroti dugaan kendala layanan yang dialami seorang pasien yang bekerja sebagai tenaga cleaning service melalui sistem outsourcing di lingkungan rumah sakit tersebut.
Laporan yang disampaikan oleh suami pasien memicu perhatian publik dan membuka diskursus lebih luas mengenai akses layanan kesehatan bagi pekerja outsourcing di fasilitas publik. Selain itu, persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait implementasi kebijakan jaminan kesehatan di lapangan.
Pihak keluarga mempertanyakan alasan pasien tidak dapat langsung memperoleh penanganan medis melalui skema BPJS Kesehatan, meskipun bekerja di lingkungan rumah sakit. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketimpangan akses layanan antara pegawai tetap dan tenaga outsourcing dalam institusi yang sama.
Menurut keterangan keluarga, saat pasien mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD), mereka berharap adanya penanganan cepat sesuai hak sebagai peserta jaminan kesehatan. Namun, proses yang diterima dinilai tidak sesuai ekspektasi, sehingga menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda.
Peristiwa ini menjadi cerminan tantangan yang dihadapi kelompok pekerja outsourcing dalam memperoleh akses layanan kesehatan. Keluarga pasien menegaskan bahwa mereka tidak menuntut perlakuan khusus, melainkan mengharapkan kesetaraan layanan sesuai standar yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, manajemen RSUD Ibnu Sina memberikan klarifikasi dan membantah adanya diskriminasi. Dalam mediasi yang dilakukan, pihak rumah sakit menegaskan bahwa seluruh kebijakan pelayanan mengacu pada regulasi nasional, termasuk ketentuan dari BPJS Kesehatan.
Pihak rumah sakit juga menjelaskan bahwa terdapat sekitar 144 jenis kasus di IGD yang tidak dapat langsung ditanggung BPJS. Pasien yang tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan diwajibkan melalui prosedur berjenjang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes 1) sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Sistem rujukan berjenjang ini kerap menjadi titik krusial di lapangan. Tidak sedikit pasien yang datang langsung ke IGD mengalami kendala administratif karena tidak memenuhi kriteria medis tertentu, sehingga harus kembali melalui prosedur awal di puskesmas atau klinik.
Isu utama dalam kasus ini juga berkaitan dengan status pasien sebagai tenaga outsourcing. Manajemen rumah sakit menegaskan bahwa tanggung jawab jaminan kesehatan bagi pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia tenaga kerja (vendor), bukan pada rumah sakit sebagai pengguna jasa.
Menurut pihak rumah sakit, perbedaan tersebut didasarkan pada hubungan kerja. Pegawai kontrak langsung menjadi tanggung jawab rumah sakit, sementara tenaga outsourcing berada di bawah tanggung jawab perusahaan penyedia jasa, termasuk dalam hal pemenuhan hak jaminan kesehatan.
Meski demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai efektivitas perlindungan kesehatan bagi pekerja outsourcing. Banyak pihak menilai kelompok ini rentan mengalami kesenjangan akses layanan, terutama jika terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan vendor dan sistem pelayanan kesehatan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan outsourcing yang menaungi pasien. Keluarga berharap perusahaan dapat memberikan kejelasan terkait mekanisme jaminan kesehatan yang diberikan kepada pekerjanya.
Selain itu, persoalan lain yang mengemuka adalah transparansi dalam penentuan status kegawatdaruratan pasien. Masyarakat menilai kriteria tersebut belum sepenuhnya dipahami secara luas, sehingga kerap menimbulkan persepsi subjektivitas dalam penilaian medis.
Kasus ini menjadi momentum evaluasi terhadap implementasi kebijakan BPJS Kesehatan, khususnya dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja outsourcing.
Beberapa hal yang dinilai perlu menjadi perhatian antara lain penguatan perlindungan kesehatan bagi tenaga outsourcing, peningkatan transparansi kriteria kegawatdaruratan, serta optimalisasi sistem rujukan agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif.
Keluarga pasien berharap peristiwa ini dapat menjadi titik awal perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Gresik juga diharapkan mengambil langkah konkret guna memastikan fasilitas kesehatan publik mampu memberikan layanan setara bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Pewarta : Mus/Tp
