KPAI, Dinkes Jatim, APH, Kemenkes, dan Komnas HAM Segera Bertindak Atas Dugaan Kelalaiannya RS Soebandi

Liputan Surabaya – Jember, Kamis (28/05/2025) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Kesehatan Jawa Timur (Dinkes Jatim), Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian Kesehatan, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera mengambil langkah konkret menyikapi kasus kebutaan permanen pasien bernama Alfariski, pasien asal Desa Jrangoan, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur.

 

Edy Macan, selaku Direktur Utama Radar CNN Group dan Wakil DPD Jatim Madas, menyatakan bahwa masyarakat menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas kasus ini.

 

Bacaan Lainnya
SIMAK JUGA   RT 18 Kapas Baru Gang 9 Gelar Lomba Meriah HUT ke-80 RI
LIPUTAN SURABAYA

“Ini bukan hanya persoalan medis, melainkan masa depan seorang anak yang harus dilindungi. Atas nama keadilan, kami menyuarakan keprihatinan publik agar pihak berwenang segera memverifikasi fakta dan menindaklanjuti dugaan malpraktik di RS Soebandi Jember,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Alfariski mengalami kecelakaan pada Jumat (10/2024) dan sempat dirawat di RS Soebandi. Dokter awalnya menyatakan bola matanya aman berdasarkan hasil scan sehingga keluarga memilih operasi saraf dengan BPJS. Namun, saat kontrol di RS Sampang terungkap bahwa bola mata Alfariski ternyata bocor.

SIMAK JUGA   Polres Bondowoso Ungkap Tujuh Kasus Narkoba Dan Obat Keras Ilegal, Amankan Sembilan Tersangka Periode Juliโ€“Agustus 2025

 

Setelah dirujuk ke RS Undaan dan RS Dr. Soetomo Surabaya, tim medis menyatakan penanganan sudah terlambat, menyebabkan Alfariski kehilangan penglihatan permanen. Keluarganya mempertanyakan mengapa RS Soebandi tidak mendeteksi kerusakan sejak awal.

 

Edy Macan menegaskan, kasus ini harus disikapi serius untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. “Kami mendorong Kemenkes dan Dinkes Jatim melakukan audit medis independen. Komnas HAM dan KPAI wajib memastikan hak Alfariski sebagai korban terpenuhi, sementara APH harus mengusut tuntas kemungkinan kelalaian,” tegas Edy pada awak media ini

SIMAK JUGA   Polresta Malang Kota Usung Aplikasi Jogo Malang Presisi Maju dalam PKRI Kementerian PANRB

 

Ia juga menekankan perlunya transparansi dari RS Soebandi. “Masyarakat butuh kepastian bahwa layanan kesehatan berjalan sesuai standar. Jika ada kesalahan, harus ada pertanggungjawaban,โ€tambahnya.

 

Sementara itu, keluarga Alfarizki mendesak pemerintah dan institusi terkait tidak tinggal diam. Keluarga Alfariski berharap kasus ini tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian.

 

“Kami ingin ada keadilan untuk anak kami. Jangan sampai ada korban berikutnya karena kelalaian yang sama,” ungkap salah satu kerabatnya.

HYT AKSESORIS

BAKSO PAK SAN DEPAN TUGU PAHLAWAN ๐Ÿ’ฏ

Pos terkait