๐ป๐ธ๐ฟ๐ ๐ ๐ฐ๐ฝ ๐ ๐ ๐ ๐ฐ๐ฑ๐ฐ๐ ๐ฐ Neอคwsอ – SURABAYA, Pelayanan publik di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Surabaya Timur, tepatnya di Samsat Manyar, kembali menjadi perhatian serius publik. Di tengah gencarnya program Polantas Menyapa yang digadang-gadang sebagai bentuk pelayanan humanis dan transparan, praktik percaloan justru diduga masih marak terjadi dan berlangsung secara terbuka di area pelayanan.
Hasil pantauan awak media di lapangan menunjukkan sejumlah calo dengan leluasa menawarkan jasa pengurusan pajak kendaraan bermotor, mulai dari perpanjangan STNK tahunan hingga pengurusan administrasi lainnya. Para calo tersebut menjanjikan proses cepat tanpa antre dengan imbalan biaya tambahan yang nilainya jauh di atas tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.
Keberadaan calo di Samsat Manyar bukan lagi menjadi rahasia umum. Aktivitas mereka terlihat hampir setiap hari kerja dan dilakukan secara terang-terangan. Bahkan, beberapa warga yang ditemui awak media mengaku heran karena para calo dapat dengan mudah keluar-masuk area pelayanan yang seharusnya steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
โKalau tidak pakai jasa calo, antreannya lama. Tapi kalau lewat mereka, katanya bisa langsung beres,โ ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait fungsi pengawasan internal di lingkungan Samsat. Pasalnya, praktik percaloan sulit terjadi tanpa adanya pembiaran atau dugaan keterlibatan oknum yang memiliki akses dan kewenangan di dalam sistem pelayanan.
Pengalaman tak mengenakkan juga dialami oleh salah seorang wartawan yang hendak mengurus pajak kendaraan tahunan. Saat proses berlangsung, ia diinformasikan bahwa pengurusan tidak bisa dilanjutkan karena data KTP yang terblokir dan harus menggunakan KTP asli. Namun, di tengah kendala administratif tersebut, justru muncul tawaran yang mengarah pada dugaan pungutan liar.
โTidak bisa diproses mas, karena blokir KTP harus asli. Bisa diproses nanti membayar 50 ribu, coba ke Pak Pandu,โ ujar salah satu PHL yang berada di area pelayanan, sebagaimana disampaikan kepada wartawan.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik tidak prosedural yang berpotensi mengarah pada pungli. Publik menilai, jika sistem berjalan sesuai aturan dan aparat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka praktik semacam ini tidak akan tumbuh subur.
Pengamat pelayanan publik menilai, pembiaran terhadap praktik percaloan sama berbahayanya dengan keterlibatan langsung. Hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga mencederai integritas institusi negara serta berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Kini, integritas aparat dan efektivitas pengawasan internal di Samsat Surabaya Timur menjadi sorotan tajam masyarakat. Publik mendesak agar instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, menertibkan praktik percaloan, serta menindak tegas oknum yang diduga terlibat, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Program Polantas Menyapa diharapkan kembali pada tujuan awalnya, yakni memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas pungli. Tanpa langkah tegas dan konkret, program tersebut dikhawatirkan hanya menjadi slogan, sementara praktik-praktik menyimpang terus berlangsung di balik meja pelayanan.
Pewarta : (JL)
