Liputan Surabaya – SURABAYA, Dugaan penyimpangan kembali mencoreng pelayanan publik, kali ini di loket buka blokir BBKB. Seorang warga melaporkan bahwa oknum petugas bernama Briptu Harlu meminta uang sebesar Rp100.000 untuk mempercepat proses administrasi. Permintaan tersebut jelas bertentangan dengan prosedur resmi, namun hingga kini belum ada langkah tegas dari pihak terkait.
Laporan pertama kasus ini dipublikasikan pada 13 November 2025. Sejak saat itu, tak ada satu pun tanggapan, klarifikasi, ataupun upaya penyelesaian dari loket buka blokir BBKB. Sikap bungkam ini menambah daftar pertanyaan publik mengenai integritas pelayanan yang selama ini digadang-gadang transparan.
Suruhan Menelepon Atasan: โSaya Tidak Ada Urusan dengan Beliauโ
Pelapor mengungkapkan bahwa setelah menolak permintaan uang, ia justru disuruh Briptu Harlu untuk menghubungi seseorang bernama Brigadir Dedy Suhendra.
โSaya tidak ada urusan dengan beliau. Kalau memang ada instruksi, ya yang menyuruh yang harus menelepon, bukan saya,โ tegas pelapor saat diwawancarai Liputansurabaya.id.
Fakta yang kemudian terungkap, Brigadir Dedy Suhendra merupakan atasan langsung dari Briptu Harlu. Informasi ini menimbulkan dugaan adanya pola koordinasi yang tidak wajar dalam mekanisme pelayanan.
Loket BPKB Disebut โKuatโ, Ada Bekingan?
Sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa loket buka blokir BBKB dikenal sebagai loket yang โkuatโ. Istilah ini kerap merujuk pada dugaan adanya dukungan atau perlindungan dari pihak-pihak tertentu sehingga proses pengawasan tidak berjalan maksimal.
Namun kebenaran soal adanya bekingan atasan masih belum dapat dikonfirmasi. Pihak-pihak yang disebut dalam laporan juga memilih bungkam.
( Tidak Ada Respons, Tidak Ada Klarifikasi )
Selama lebih dari sepekan sejak laporan dipublikasikan, pihak loket maupun pengawas internal belum memberikan pernyataan resmi. Tidak ada proses investigasi terbuka, tidak ada panggilan klarifikasi, bahkan tidak ada upaya untuk menghubungi pelapor.
Sikap ini menimbulkan citra negatif bagi pelayanan administrasi kendaraan bermotor, yang seharusnya menjadi garda depan transparansi institusi publik.
Liputansurabaya.id Mendorong Transparansi:
Sebagai media investigasi, Liputansurabaya.id akan terus menelusuri dugaan pelanggaran SOP ini melalui:
Penelusuran dokumen SOP asli
Pengumpulan keterangan warga yang pernah mengalami hal serupa
Meminta konfirmasi resmi dari pihak terkait
Mengusut peran atasan yang disebut dalam laporan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pihak yang bersedia memberikan klarifikasi.
Kasus ini akan terus kami ikuti hingga tuntas.
Bersambungโฆ
