Liputan Surabaya – Bangkalan, Gelombang penolakan terhadap pernyataan kontroversial Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan terus memanas. Selain mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran pada Jumat, 29 Mei 2026, sejumlah organisasi wartawan dan aktivis LSM juga mulai menyinggung perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kebebasan pers dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.
Pernyataan yang menyebut “penyakitnya kepala sekolah dan guru tidak terlepas dari media dan LSM” dinilai telah menyinggung profesi wartawan serta lembaga kontrol sosial yang memiliki fungsi penting dalam demokrasi dan pengawasan publik.
Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur, Imam Arifin, menegaskan bahwa profesi wartawan dan aktivitas kontrol sosial dilindungi oleh konstitusi negara.
Dalam perspektif hukum tata negara, kebebasan pers dan hak menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Selain itu, kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi juga diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Tak hanya konstitusi, perlindungan terhadap profesi pers juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Sementara pada Pasal 6 UU Pers ditegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Aktivis dan insan pers menilai pernyataan yang menyudutkan media maupun LSM berpotensi mencederai semangat demokrasi dan kemitraan antara dunia pendidikan dengan fungsi kontrol sosial masyarakat.
Meski permintaan maaf terbuka telah disampaikan oleh Ketua PGRI Bangkalan, sejumlah elemen massa menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan secara moral semata. Mereka tetap mendesak adanya tanggung jawab etik dan langkah tegas dari pemerintah daerah.
Aksi demonstrasi yang diperkirakan melibatkan sekitar 700 massa tersebut dipastikan akan menjadi sorotan publik di Jawa Timur, mengingat isu ini telah berkembang menjadi perdebatan luas mengenai penghormatan terhadap profesi pers, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum dalam negara demokrasi.
Pewarta : ( Tp )
